Demokrasiadalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu "demos" yang bermakna rakyat atau khalayak, dan "kratos" bermakna pemerintahan.Jika dua kata ini digabungkan, maknanya adalah "kekuasaan rakyat". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demokrasi merupakan bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyat turut andil memerintah dengan perantara wakilnya yang terpilih.
Halau para penguntai abjad. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan bahagia yaa... Selamat datang kembali di ruang media informasi pendidikan ini. Semoga di sini kita bisa belajar bersama-sama. bila ingin membuat komentar, kalian bisa memanfaatkan kolom komentar. Kemarin kita sudah belajar tentang Hakikat dan Teori Kedaulatan lalu Bentuk dan Prinsip Kedaulatan Negara Republik Indonesia. Nah, kali ini Untaian Abjad akan berbagi materi PPKn Kelas IX BAB III tentang Perbedaan Demokrasi Pancasila dengan Demokrasi Liberal dan Demokrasi Sosialis. Yuh langsung saja ke materi...Berikut ini perbedaan atau perbandingan Demokrasi Pancasila dengan Demokrasi Liberal dan Demokrasi Sosialis. Demokrasi PancasilaMengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan dan mengakui hak milik diambil dengan musyawarah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan dikenalnya diktator mayoritas dan tirani LiberalMengutamakan kepentingan pribadi dengan mendukung sepenuhnya usaha pribadi private enterprise.Keputusan diambil dengan suara terbanyak 50+1.Memisahkan urusan agama dengan kehidupan negara sekuler.Keputusan ditentukan oleh kesepakatan-kesepakatan individu sebagai warga SosialisMengutamakan kepentingan bersama dengan mengabaikan kepentingan diambil berdasarkan kehendak mengenal agama karena tidak mengakui adanya Tuhan Yang Maha mayoritas kelompok besar masyarakat yang menentukan Indonesia, pelaksanaan demokrasi dilakukan dengan dua cara yakni langsung dan tidak langsung. Pelaksanaan demokrasi langsung yaitu pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pemilihan kepala desa. Dengan demikian, wakil rakyat yang menduduki kursi kekuasaan atau pemerintahan di Indonesia ditentukan secara langsung oleh rakyat yang telah memenuhi persyaratan dalam mengikuti pemilihan umum, bukan ditentukan oleh lembaga perwakilan demokrasi tidak langsung yaitu adanya lembaga perwakilan rakyat yang bertugas untuk menyampaikan aspirasi dan amanah rakyat dalam pemerintahan. Wakil-wakil rakyat yaitu mereka yang akan duduk di DPR, DPD, dan DPRD yang dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum. Materi Bab III, Kedaulatan Negara Kesatuan Republik IndonesiaHakikat dan Teori KedaulatanBentuk dan Prinsip Kedaulatan Negara Republik IndonesiaDemokrasi Parlementer 1945-1959 dan Demokrasi Terpimpin 1959-1966Demokrasi Pancasila 1966-1998 dan Demokrasi Pancasila Masa Reformasi 1998-SekarangSistem Pemerintahan di Negara Republik IndonesiaLembaga-Lembaga NegaraHubungan AntarlembagaPeranan Masyarakat dalam Pelaksanaan DemokrasiDi Indonesia, peranan masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi dapat dilihat dari cara keanggotaan MPR, karena anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD [Pasal 2 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945].Pengisian keanggotaan DPR melalui pemilu [Pasal 19 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945].Pengisian keanggotaan DPD [Pasal 22 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945].Pemilihan presiden dan wakil presiden dalam satu paket pasangan langsung [Pasal 6A ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945].Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah [UU No. 23 tahun 2014].Pemilihan umum merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dan demokrasi. Selain itu, peran rakyat dalam mewujudkan kedaulatannya tidak hanya dengan melaksanakan pemilu. Namun, dapat dilakukan dengan cara berperan aktif memberikan masukan usulan, dan kritikan objektif kepada pemerintah serta mengawasi jalannya roda pemerintahan. Penyampaian suara itu dapat melalui lembaga perwakilan rakyat, media masa, atau dengan cara berunjuk rasa sesuai dengan aturan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil LUBER dan Jurdil. Hal tersebut seusai dengan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pemilu menyatakan bahwa pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD diselenggarakan secara demokratis dengan asas-asas sebagai LangsungAsas langsung mengandung arti bahwa rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suara secara langsung sesuai dengan kehendak hati UmumAsas umum mengandung arti bahwa semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berhak mengikuti pemilu. Hak ini diberikan tanpa melihat jenis kelamin, suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain BebasAsas bebas memiliki makna bahwa semua warga negara yang telah memiliki hak dalam pemilu, memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa RahasiaAsas rahasia, memberikan jaminan bahwa para pemilih yang melaksanakan haknya dijamin pilihannya tidak akan diketahui siapa pun dengan jalan apa pun. e. JujurAsas jujur mengandung arti bahwa penyelenggaraan pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan AdilAsas adil menjamin bahwa setiap pemilihan dan peserta pemilu, mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak demokrasi dalam perkembangannya tidak hanya dalam arti sempit di bidang pemerintahan, tetapi saat ini sudah meluas dalam berbagai bidang kehidupan. Prinsip demokrasi diterapkan dalam berbagai kehidupan seperti persamaan derajat, kebebasan mengeluarkan pendapat, supremasi hukum, dan partisipasi rakyat melandasi berbagai kehidupan di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan karya Ain Tin Sumartini dan Asep Sutisna terbitan Kemendikbud.Kali ini kita akan membahas apa saja perbedaan demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Tanpa panjang lebar marilah kita mulai bahasan kita dari apa itu demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, yang kala itu Presiden Soekarno. Konsep sistem Demokrasi Terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956 dad berakhir pada 1965. Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin Didominasi oleh presiden. Terbatasnya peranan partai politik. Berkembangnya pengaruh komunis. Meluasnya peranan ABRI TNI sebagai unsur sosial politik. Adanya rasa gotong royong. Tidak mencari kemenangan atas golongan lain. Selalu mencari sintesa untuk melaksanakan amanat penderitaan rakyat. Melarang propaganda anti nasakom, dan menghendaki konsultasi sesama aliran progresif revolusioner. Demokrasi Liberal Demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional adalah sistem politik yang menganut kebebasan dan melindungi hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas dari proses perwakilan atau langsung diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi. Sistem Demokrasi liberal pertama kali dikemukakan oleh penggagas teori kontrak sosial seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau, pada Abad Pencerahan. Landasan demokrasi liberal Maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945. Konstitusi RIS 1949 pasak 116 ayat 2. Konstitusi UUD sementara tahun 1950 pasal 83 ayat 2. Pelaksanaan Demokrasi Liberal Kontrol terhadap negara, alokasi sumber daya alam dan manusia dapat terkontrol. Kekuasaan eksekutif dibatasi secara konstitusional. Kekuasaan eksekutif dibatasi oleh peraturan perundangan. Kelompok minoritas agama, etnis boleh berjuang, untuk memperjuangkan dirinya. Adanya golongan mayoritas/minoritas. Penggunaan sistem voting, oposisi, mosi dan demonstrasi, serta multi partai. Demokrasi Pancasila Demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila. Ada juga yang menyebutkan bahwa demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang sumbernya berasal dari falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia. Pelaksanaan Demokrasi Pancasila Mengutamakan musyawarah mufakat. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Selalu diliputi semangat kekeluargaan. Adanya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan hasil musyawarah. Dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Demokrasi Pancasila mulai berlaku sejak Maret 1966- Mei 1998, dan mulai Mei 1998 sampai sekarang berlaku Demokrasi Pancasila dalam Reformasi. Perbedaan antara Demokrasi Terpimpin, Liberal dan Pancasila Perbedaan Pancasila Liberal Terpimpin Cara pengambilan keputusan Dengan musyawarah, bila gagal, dilakukan voting Dengan suara terbanyak Dengan musyawarah, bila gagal, diserahkan ke PBR Paham Pancasila Liberalisme Sosialisme Sistem Ekonomi Kerakyatan pasar dan koperasi Liberal mekanisme pasar Terpusat Pendapat Abraham Lincoln Tentang Demokrasi Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi ini memiliki prinsip “kebebasan politik yang berkeadilan”. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari rakyat, artinya bahwa suatu negara akan terbentuk dengan adanya kekuasaan yang diberikan dari rakyat. Unsur dalam negara yang paling pokok adalah rakyat, karena semua hasil pemikirannya adalah dari rakyat. Dan perlu diingat pula, dalam suatu sistem demokrasi, pemerintah mendapatkan kekuasaan yang berasal dari rakyat. Oleh rakyat, artinya bahwa dalam penyelenggaraan negara, rakyat harus diikutsertakan. Karena rakyat telah mendapatkan kekuasaan besar dalam posisi di negaranya, maka rakyat harus bertanggungjawab atas segala fasilitas yang disediakan pemerintah; masyarakat harus ikut menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat lainnya di negara tersebut. Untuk rakyat, artinya bahwa segala ketertiban dan ketenteraman yang dipelopori oleh pemerintah pada akhirnya akan menjadi hadiah bagi rakyat itu sendiri. Karena itulah, dalam membantu menjaga ketertiban, rakyat harus mengingat bahwa semua itu adalah untuk rakyat sendiri. Para pelopor paham demokrasi lain yang menyempurnakan definisi dari Abraham Lincoln ini adalah Montesqueu, John Locke, dan Rosseau. Siapkah Abraham Lincoln? Abraham Lincoln adalah seorang presiden Amerika Serikat yang ke enambelas 16. Nah, itulah tadi bahasan singkat kami mengenai apa saja perbedaan demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Semoga bermanfaat
Demokrasiseperti itulah yang akan menjamin yang terbaik akan terpilih. Aspek primordialisme, termasuk agama, ras, dan warna kulit; meskipun tidak bisa hilang sama sekali, ditekan serendah mungkin. PERBANDINGAN KONSEP DEMOKRASI INDONESIA, AMERIKA DAN IRAN. BAB IPENDAHULUAN.
Demokrasi adalah sisstem pemerintahan, dimana kekuasaan tertinggi di pegang oleh rakyat. Bentuk-bentuk demokrasi yaitu, Demokrasi Liberal,Komunis, dan setiap demokrasi pasti memiliki sistem pemerintahan yang berbeda. Perbedaan tersebut bisa di bedakan dari berbagai hal, seperti - Demokrasi Liberal Warga Negara mempunyai kebebasan yang luas untuk bertindak, asal tidak melanggar Demokrasi Komunis Hukum yang berlaku di sana kurang ketat, sehingga keadaan kaum ada batasan-batasan Demokrasi Pancasila Warga Negara menganut aturan sesuai dengan UUD Demokrasi Liberal Masalah ketuhanan adalah masalah pribadi Negara tidak mencapai urusan agama warga Negara bebas beragama atau tidak beragama. - Demokrasi Komunis Penganut demokrasi ini tidak percaya kepada Tuhan, kehidupan manusia berdasarkan suatu evolusi di tentukan oleh hukum-hukum kehidupan Demokrasi Pancasila Masalah agama, adalah hak pribadiberhak memilih kepercayaan masing-masing.- Demokrasi Liberal Dalam perekonomiaan membuka persaingan sekuat-kuatnya, akumulasi modal berada pada beberapa kelompok kecil Demokrasi Komunis Sistem ekonomi di atur sentralistis/penguasaan oleh pusat/Negara kalau ada ekonomi swasta ia sangat Demokrasi Pancasila Sistem perekonomian melibatkan pemerintah. Para pengusaha swasta dan seluruh rakyat baik golongan ekonomi lemah maupun golongan ekonomi aktif/kuat. Dalam usaha mencapai kemakmuran membantu kegiatan Ditinjau dari praktek ketatanegaraan- Demokrasi Liberal Kepentingan dan hak warga Negara lebih di pentingkan dari pada kepentingan Negara. tapi bukan berarti kepentingan masyarakat/Negara diabaikan- Demokrasi Komunis Politik berdasarkan kekuasaan pemerintahan dictator dan dilakukan oleh sedikit orang, perbedaan kaya miskin tidak ada, tapi muncul kelas Demokrasi Pancasila Praktek ketatanegaraan dilaksanakan berdasarkan UUD 1945 dan Ditinjau dari penguasa- Demokrasi Liberal Kekuasaan tertinggi di pegang oleh golongan Demokrasi Komunis Kekuasaan tertinggi di pegang oleh Demokrasi Pancasila Kekuasaan tertinggi di pegang oleh perbedaan-perbedaan di atas ada kesamaan dalam tujuannya yaitu ingin mempunyai Negara yang maju , makmur , tentram , dan dapat mewujudkan apa yang di inginkan untuk negaranya.
.